Begini Cerita Suap Meikarta, Lippo Group dan Lahan 774 Hektare

0
46
Begini Cerita Suap Meikarta, Lippo Group dan Lahan 774 Hektare
Begini Cerita Suap Meikarta, Lippo Group dan Lahan 774 Hektare

blanchettephotos.com – Kasus suap Meikarta yang dibongkar KPK berlanjut ke penggeledahan kantor Lippo Group di di Menara Matahari, Kelapa Dua, Kota Tangerang, Banten, pada Rabu, 17 Oktober 2018. Penggeledahan ini menjadi rangkaian operasi tangkap tangan KPK yang digelar sejak Minggu, 14 Oktober 2018.

Komisi Antirasuah telah mengumumkan menahan Neneng Rahmi, Kepala Bidang Tata Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Bekasi. Neneng masuk dalam deretan tersangka kasus suap pengurusan perizinan proyek Meikarta di Cikarang, Bekasi, Jawa Barat.

Neneng merupakan tersangka terakhir yang ditahan KPK. Ia menyerahkan diri pada Selasa pagi, 16 Oktober 2018. “Ditahan untuk 20 hari pertama di Rutan Polda Metro Jaya,” kata juru bicara KPK Febri Diansyah, Selasa malam, 16 Oktober 2018. Sebelumnya, sudah ada 8 tersangka dari kalangan swasta dan pemerintah. Semuanya sudah ditahan.

Mereka adalah Direktur Operasional Lippo Group Billy Sindoro, konsultan Lippo Group Taryudi dan Fitra Djaja Purnama serta pegawai Lippo Group Henry Jasmen. Sedangkan tersangka dari kalangan pejabat Kabupaten Bekasi selain Neneng Rahmi, yaitu Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Bekasi Jamaluddin.

Berikutnya, Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Bekasi Sahat M. Nohor, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Bekasi Dewi Tisnawati. Mereka ini diduga menerima suap terkait izin proyek Meikarta melalui Henry Jasmen, Taryudi dan Fitra Djaja Purnama atas perintah Billy Sindoro.

KPK mengendus, suap tersebut merupakan komitmen fee yang dijanjikan  Billy Sindoro senilai Rp 13 miliar. “Kami sudah mengidentifikasi kepala dinas A dapat berapa, kepala bidang itu dapat berapa dan juga bupati mendapatkan berapa,” kata Febri.

Sebelumnya, Wakil Ketua KPK Laode M. Syarif mengatakan, janji itu diduga terkait dengan izin-izin proyek Meikarta yang membutuhkan perluasan lahan sekitar 774 hektare. Proses perizinan dibagi dalam tiga tahap, pertama 84,6 hektare, kedua 252,6 hektare, dan tahap ketiga 101,5 hektare.

“Dibutuhkan banyak perizinan, di antaranya rekomendasi penanggulangan kebakaran, amdal, banjir, tempat sampat, hingga lahan makam,” kata Laode pada konferensi pers Senin, 15 Oktober 2018.

Laode menambahkan, KPK menduga realisasi pemberian fee sudah sekitar Rp 7 miliar. Pembayarannya  melalui beberapa kepala dinas pada kurun waktu April, Mei, dan Juni 2018.

Proses perizinan proyek Meikarta cukup rumit dan berbelit karena terdapat berbagai usaha. Mulai dari apartemen, pusat belanja, rumah sakit, hingga pendidikan ada di kawasan Cikarang ini. Semuanya barada di kawasan kota modern bernama Meikarta yang diproyeksikan akan dihuni oleh sekitar 1,5 juta penduduk.

KPK dalam operasi tangkap tangan atau OTT sejak Minggu, 14 Oktober hingga Senin dinihari, 15 Oktober 2018, menguak dugaan kongkalikong proses perizinan tersebut.  Uang senilai SG$ 90 ribu dan Rp  513 juta disita KPK karena disinyalir bagian dari komitmen fee.

Selain menyita uang, KPK juga mengamankan tiga unit mobil dari para tersangka, yaitu BMW, Toyota Avanza dan satu unit Toyota Innova. Mobil tersebut disita karena diduga digunakan membawa uang suap. Melalui anak usaha PT Mahkota Sentosa Utama atau PT MSU, Lippo Group menanggapi kasus penangkapan ini.

PT MSU menunjuk Denny Indrayana sebagai kuasa hukum. Mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM ini mengaku, dirinya bersedia menjadi kuasa hukum dengan sejumlah syarat. Menurut Denny, syarat yang diajukan kepada PT MSU yaitu anak perusahaan Lippo Group ini harus kooperatif dengan KPK dalam kasus dugaan suap perizinan proyek Meikarta.

“Ketika saya diminta menjadi penasihat hukum korporasi ini, saya mensyaratkan kebijakan fully cooperative, kerja sama penuh kepada KPK,” kata Denny dalam keterangan tertulis Rabu, 17 Oktober 2018.

PT MSU merupakan pelaksana proyek Meikarta. Perusahaan ini tergolong cicit dari Lippo Group yang didirikan kongolmerat Mochtar Riady. Lippo Group memiliki 63,83 persen saham di Lippo Karawaci Tbk (LPKR). LPKR kemudian menguasai 54,37 persen saham PT Lippo Cikarang Tbk (LPCK). Lippo Cikarang inilah yang kemudian menguasai saham PT MSU.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here