Pemilu 2019 : Pro-Kontra Usulan Parpol Dibiayai Pemerintah

0
12
Pemilu 2019 : Pro-Kontra Usulan Parpol Dibiayai Pemerintah
Pemilu 2019 : Pro-Kontra Usulan Parpol Dibiayai Pemerintah

blanchettephotos.com, Pemilu 2019 – Ketua KPK Agus Rahardjo mengusulkan agar┬ápartai politik dibiayai pemerintah. Diharapkan dengan adanya pembiayaan dari negara, demokrasi semakin bersih dari korupsi. Ada parpol yang setuju, ada pula yang tidak.

Ide itu dikemukakan Agus saat berpidato dalam acara International Bussines Integrity Conference di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Selasa (4/12/2018).

“Memungkinkan jika parpol itu dibiayai oleh pemerintah, kemudian ada sistem audit yang masuk, sistem audit yang mungkinkan itu agar kita tahu itu dipergunakan untuk apa uang itu,” kata Agus saat menyampaikan pidato.

Bila nantinya parpol menyelewengkan dana dari pemerintah, sanksi perlu diterapkan. Misalnya didiskualifikasi dari keikutsertaan dalam pemilu.

PPP menyambut baik ide KPK. Usulan itu sekaligus menjadi jalan keluar bagi pendanaan parpol-parpol. Bila itu terealisasi, parpol tak perlu repot-repot mencari duit hingga menggunakan cara korupsi. Ini juga sesuai dengan sistem integritas partai politik (SIPP) yang disusun KPK dan LIPI. Undang-Undang tentang Partai Politik perlu direvisi lebih dulu agar ide itu bisa terwujud.

“Untuk ini, PPP siap mendukung perubahan UU Parpol supaya bisa merefleksikan hal-hal yang menjadi elemen SIPP tersebut,” kata Sekretaris Jenderal PPP Arsul Sani saat dihubungi, Rabu (5/12/2018).

Reaksi juga datang dari Partai Hanura, meski tidak serta-merta setuju. Hanura mempertanyakan perihal besaran pembiayaan dari negara untuk tiap parpol.

Ide KPK bagus, tapi yang menjadi persoalan apakah besaran pembiayaan setiap parpol sama besarnya atau tergantung perolehan suara seperti dana Kesbangpol?” kata ketua Fraksi Partai Hanura DPR, Inas Nasrullahh Zubir, kepada wartawan.

Partai Golkar sepakat dengan ide Agus. Soalnya, parpol merupakan pilar demokrasi yang perlu senantiasa didukung, termasuk dalam hal pendanaan. Bila pendanaan didukung pemerintah, parpol tak perlu bergantung pada pihak-pihak yang punya sumber daya ekonomi yang kuat. Dukungan dana dari negara bakal menunjang kaderisasi parpol-parpol.

“Oleh karena itu, penguatan parpol untuk proses kaderisasi sangat penting ditunjukkan negara melalui pendanaan bagi kegiatan kaderisasi dan pendidikan politik,” kata Ketua DPP Golkar Ace Hasan Syadzily saat dihubungi.

Adapun Ketua DPR Bambang Soesatyo, yang juga politikus Golkar, mengapresiasi ide Agus. Dia juga setuju dengan ide parpol yang menyelewengkan dana dari pemerintah diberi sanksi. “Kalau ada parpol yang melakukan penyimpangan, bisa didiskualifikasi, dibubarkan, dan dihentikan bantuan pendanaannya,” kata Bamsoet.

Partai NasDem tak setuju dengan ide parpol didanai negara. Ide itu perlu dikaji secara matang lebih dulu sebelum direalisasi. Bila saja ada dana dari APBN, itu bersifat stimulus, bukan sumber dana utama. Lebih baik APBN digunakan untuk kepentingan pembangunan ketimbang untuk parpol-parpol.

“Peruntukan APBN bagi pembangunan masyarakat masih lebih diutamakan dibandingkan dengan dana untuk pembiayaan parpol,” kata Sekjen Partai NasDem Johnny G Plate.

PAN setuju dengan usulan KPK. Pendanaan dari negara perlu diberikan secara adil, sehingga partai besar dan partai kecil punya peluang yang sama dalam kontestasi pemilu.

“Selama ini, partai-partai besar terkesan mendominasi dalam setiap pemilu. Hal ini dinilai sangat terkait dengan besaran anggaran yang dimiliki oleh masing-masing parpol. Tentu sangat logis jika partai besar memiliki pembiayaan yang lebih besar juga,” kata Wakil Sekjen PAN Saleh Daulay.

PDIP tak setuju dengan ide KPK. Soalnya, dana parpol bisa sangat tinggi dan tak terbatas. “Saya kira tidak semua hal bisa dibiayai APBN. Biaya politik sudah semakin melangit,” kata Ketua DPP PDIP Hendrawan Supratikno kepada wartawan.

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra sekaligus Wakil Ketua DPR, Fadli Zon, setuju dengan ide itu. Bahkan dia mengaku pernah menyampaikan ide semacam itu kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi). Biayanya dia yakini bakal tak lebih dari anggaran untuk menggelar forum IMF-World Bank di Bali.

“Kalau itu kita setuju 100%. Kita setuju,” kata Fadli di gedung DPR, Senayan, Jakarta.

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad setuju dengan usulan KPK. Dia menilai, dengan adanya pembiayaan dari negara, semua parpol punya kesempatan yang sama untuk berkembang.

Jadi hingga saat ini, yang setuju dengan ide KPK agar parpol dibiayai pemerintah ada empat, yakni PPP, Golkar, PAN, dan Gerindra. Yang tidak setuju adalah Partai NasDem dan PDIP. Adapun Partai Hanura mempertanyakan ide itu.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here